Sembako akan di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apakah Masyarakat Setuju ??

News - Rencana pemerintah akan mengenakan PPN pada sembako makin mencuat di media sosial maupun di Televisi.

Hangat sekali perbincangan mengenai isu tersebut.

Sudah banyak pihak seperti pakar-pakar dan politisi berkomentar atas rencana pemungutan PPN Sembako tersebut sehingga kebanyakan berpikiran agar wacana ini bisa dipertimbangkan kembali.

Salah satu politisi yang mengomentari wacana tersebut yaitu Faisol Riza yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI dari PKB. Beliau menyampaikan yang dikutip dari news.detik.com  "Pemungutan pajak terhadap sembako bertentangan dengan nilai keadilan. Sikap ini akan melukai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia", tegasnya.

Tambahan komentar juga datang dari Eko 'Patrio' yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI, "Pemungutan pajak pada sembako merupakan sebagai bukti pemerintah kurang berempati pada masyarakat yang kini sedang menjalani krisis dalam menghadapi covid 19 yang belum usai-usai" ucapnya.

Selain politisi-politisi, para pakar juga mengomentari atas wacana tersebut.

Contohnya, datang dari Prof. Dr. Catur Sugiyanto yang merupakan Ketua Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (Pustek UGM), 
" PPN sembako akan memberatkan masyarakat. Sebaiknya sembako tidak diberi PPN sampai kapan pun, carilah sumber pajak yang lain," tegas Prof. Catur.

Sembako merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar tetap hidup. Pemberlakuan pajak pada situasi krisis ekonomi saat ini sungguh kebijakan yang tidak tepat. Jika ini terjadi, maka akan menyengsarakan rakyat miskin.

Di lain hal, Mentri Keuangan Sri Mulyani juga ikut angkat bicara mengenai hal ini, "RUU terkait ini belum di bahas di sidang paripurna, tapi kok bisa sudah bocor sebelum di bahas di DPR?", ucapnya.

Terus, gimana pendapat saudara/i mengenai isu di atas? Silahkan memberikan komentar untuk kebaikan bangsa dan negara.

*Dikutip dari berbagai sumber

Belum ada Komentar untuk "Sembako akan di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apakah Masyarakat Setuju ??"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel