Menteri PUPR tidak akan mengurusi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di tengah pandemi Covid-19
Wednesday, April 22, 2020
Add Comment
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak akan mengurusi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di tengah pandemi Covid-19.
"Terkait IKN, saya kira Bapak Ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN di tahun ini," ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja daring bersama DPR, seperti dikutip Antara, Selasa (21/4/2020).
"Kalau ada software-software (terkait IKN), ini hanya untuk persiapan, misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti. Jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," katanya lagi.
Menteri Basuki juga menegaskan sampai saat ini belum ada payung hukum dan anggaran yang dialokasikan untuk IKN baru.
Anggaran Kementerian PUPR Dipotong Banyak
Di kesempatan terpisah, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan di tengah pandemi ini pemerintah telah memotong anggaran PUPR.
“Bagian yang paling besar pemotongannya adalah budget untuk PUPR. Mereka juga menyadari banyak dari proyek itu tidak akan jalan,” kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu, seperti dilansir Antara, Senin (20/4/2020).
Febrio tidak menyebutkan berapa tepatnya anggaran yang dipotong itu. Namun, menurut lansiran resmi PUPR, pada awal April 2020 mereka sudah mengalihkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,53 triliun untuk penanganan Covid-19.
Adapun beberapa proyek yang masih berjalan saat ini umumnya terkait penanganan pandemi, seperti:
Preservasi jalan untuk memperlancar distribusi logistik;
Pembangunan sarana-prasarana air minum;
Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk tempat isolasi pasien;
Rehabilitasi rumah sakit dan fasilitas pendidikan, serta;
Sejumlah program padat karya untuk warga yang mata pencahariannya terganggu akibat Covid-19.
"Kalau ada software-software (terkait IKN), ini hanya untuk persiapan, misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti. Jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," katanya lagi.
Menteri Basuki juga menegaskan sampai saat ini belum ada payung hukum dan anggaran yang dialokasikan untuk IKN baru.
Anggaran Kementerian PUPR Dipotong Banyak
Di kesempatan terpisah, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan di tengah pandemi ini pemerintah telah memotong anggaran PUPR.
“Bagian yang paling besar pemotongannya adalah budget untuk PUPR. Mereka juga menyadari banyak dari proyek itu tidak akan jalan,” kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu, seperti dilansir Antara, Senin (20/4/2020).
Febrio tidak menyebutkan berapa tepatnya anggaran yang dipotong itu. Namun, menurut lansiran resmi PUPR, pada awal April 2020 mereka sudah mengalihkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,53 triliun untuk penanganan Covid-19.
Adapun beberapa proyek yang masih berjalan saat ini umumnya terkait penanganan pandemi, seperti:
Preservasi jalan untuk memperlancar distribusi logistik;
Pembangunan sarana-prasarana air minum;
Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk tempat isolasi pasien;
Rehabilitasi rumah sakit dan fasilitas pendidikan, serta;
Sejumlah program padat karya untuk warga yang mata pencahariannya terganggu akibat Covid-19.
0 Response to "Menteri PUPR tidak akan mengurusi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di tengah pandemi Covid-19"
Post a Comment