Komisi I DPRD Limapuluh Kota Berkunjung ke Kapur IX
Tuesday, April 7, 2015
Add Comment
Wartawan : Fajar Rilah Vesky - Padang Ekspres - Editor : Elsy - 28 February 2015 14:47 WIB
Krisis Guru SD di Galugua Semakin Merisaukan
Walau sudah berulangkali
diberitakan media-massa, tapi krisis guru yang terjadi di SD Negeri 02 Galugua,
Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumbar, belum kunjung
teratasi.
Bahkan, saat Komisi I DPRD
Limapuluh Kota berkunjung ke sekolah yang terletak di perbatasan Sumbar dengan
Riau itu beberapa hari lalu, kondisi yang didapat masih sama dengan kondisi
yang diberitakan Padang Ekspres Agustus 2014 silam.
Sebanyak tujuh kelas yang ada di
sekolah tersebut terpaksa digabung. Kepala sekolah rangkap jabatan menjadi guru
bidang studi. Ini terjadi karena SD Negeri 02 Galugua, hanya memiliki 3 guru
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
”Kita prihatin krisis guru yang
terjadi di SDN 02 Galugua belum teratasi. Kita berharap, Dinas Pendidikan dan
BKD segera mencarikan solusi,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Limapuluh Kota
Haji Chandra kepada wartawan, Jumat (27/2) siang.
Menurut Haji Chandra, saat ia
bersama rombongan Komisi I DPRD yang terdiri dari Hemmy Setiawan, Della
Ermaifa, Irman Teddy dan H Ermizal Jalinus, berkunjung ke SDN 02 Galugua,
antusias murid untuk menimba ilmu di sekolah itu sangat besar.
”Murid-murid di sana bersemangat
sekali. Warga juga ingin anak-anak mereka punya sumber daya manusia bagus.
Hanya saja, guru yang mengajar baru tiga orang. Tentu mereka juga kewalahan.
Karenanya, perlu penambahan guru buat SD 02 Galugua,” kata Haji Chandra yang
mantan guru itu.
Di sisi lain, mantan Kacabdin
Pendidikan dan Kebudayaan Limapuluh Kota Syamsoear Marzoeki menilai, krisis
guru di kampung-kampung terpencil di Kecamatan Kapur IX, terutama di Nagari
Galugua, sebenarnya bisa diatasi.
”Sewaktu jadi Kacabdin Pendidikan
dan Kebudayaan, saya pernah bertanya. Para guru dan kepala sekolah di sana enggan
mengajar, karena tidak ada jaminan kapan mereka akan keluar dari daerah
tersebut untuk berkumpul dengan keluarga,” ujar Syamsoar Marzoeki.
Untuk itu, menurut Syamsoear
Marzoeki, ada dua kebijakan yang bisa dibuat Dinas Pendidikan. Pertama, seluruh
kepala SD dan guru yang sudah empat tahun atau lebih mengabdi di daerah
terpencil, dipindahkan ke kampung atau dekat kampung mereka masing-masing.
Kedua, mengganti kepala SD dan
guru yang dipindahkan tadi dengan mengirim guru berusia muda. Dengan jaminan,
mereka hanya bertugas selama tiga tahun dan akan dipindahkan (dikeluarkan) dari
daerah terpencil dengan SK yang sudah dikantongi setelah bertugas 2,5 tahun di
sana.
”Saya sudah pernah menerapkan
kebijakan tersebut. Bahkan, saya juga mengantar langsung guru-guru yang
ditugaskan ke Kapur IX dengan bus. Biar mereka juga merasa ada perhatian dari
Dinas Pendidikan,” kata Syamsoer yang lahir di Taehbaruah, 20 Agustus
1937.
Terpisah, Plt Kepala Dinas
Pendidikan Limapuluh Kota Radimas yang dihubungi Padang Ekspres mengatakan,
pihaknya sudah mencari solusi untuk mengatasi krisis guru yang terjadi di
Nagari Galugua.
”Mulai Maret nanti akan
ditempatkan tujuh tenaga harian lepas sebagai guru di Nagari Galugua.
Masing-masing untuk SDN 01, SDN 02, SDN 03 dan SMPN 05 Kapur IX,” kata Radimas
saat dihubungi Padang Ekspres.
Selain menempatkan tenaga harian
lepas, Dinas Pendidikan juga berencana mengirim guru honorer K-2 yang sudah
diangkat menjadi PNS ke Nagari Galugua.
Hanya saja, kebijakan ini belum
bisa dieksekusi karena sampai sekarang tenaga honorer K-2 itu masih menunggu
Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dari KemenPAN-RB dan BKN.
”Lantaran prosesnya mungkin masih
panjang, sementara krisis guru di Galugua sudah mendesak untuk diatasi, maka
kita kirim dulu Tenaga Harian Lepas (THL) ke sana. Tenaganya sudah oke, tujuh
orang. Maret Insya Allah, sudah bisa bertugas,” kata Radimas. (*)
0 Response to "Komisi I DPRD Limapuluh Kota Berkunjung ke Kapur IX"
Post a Comment